SISTEM POLITIK DAN UNSUR-UNSUR SISTEM POLITIK

A.    Definisi Sistem Politik

Menurut David Eston dalam A System Analysis Of Political Life, mengatakan bahwa  “Sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat”.[1]

Sistem politik, yaitu suatu keseluruhan komponen-komponen atau lembaga-lembaga yang berfungsi di bidang politik, yang kegiatanya menyangkut penentuan kebijakan umum (public policies) dan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, yaitu hal-hal yang menyangkut kehidupan negara dan pemerintah. Selanjutnya, berinteraksi berdasarkan proses-proses (proses saling pengaruh-mempengaruhi ) yang dapat diramalkan untuk memenuhi kebutuhan publik.

Dengan demikian, cakupan studi sistem politik itu pada dasarnya menunjuk kepada seluruh lingkup aktivitas politik, yaitu membahas hubungan dan interaksi antara lembaga-lembaga (supra struktur politik: legislatif, eksekutif, yudikatif dan infra struktur politik, partai politik kelompokan kepentingan , kelompok penekan, alat komunikasi politik, tokoh politik) yang menjadi objek bahasannya dalam kegiatan atau usaha lembaga-lembaga tersebut melaksanakan fungsi-fungsinya untuk menghasilkan output (misalnya dalam bentuk peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan) dari input (sekian alternatif yang ada yang berasal dari inspirasi rakyat ataupun dari luar sistem itu sendiri) agar dapat dicapai tujuan sistem itu.[2]

Oleh G.A Almond dan G. Bingham Powell, jr, Sistem Politik dikatagorikan sebagai usaha untuk mengadakan pencariian kearah 1.Lingkup yang lebih luas, 2.Realisme, 3.Persisi, 4.Ketertiban dalam teori politik agar hubungan yang terputus antara Comparative Government dengan political theory dapat ditata kembali (G.A Almondi)

B.     Unsur-unsur Sistem Politik

Almond dan Powell, menguraikan bahwa pengetian dan pendekatan sistem politik dapat digolongkan dalam 3 Unsur yaitu:

1.      Pendekatan Tradisional

Adalah pendekatan sistem politik yang memandang lembaga pemerintahan, kekuasaan dan keyakinan politik sebagai dasar analisis sistem politik.

Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa:

a.       Kerangka perbandingan sistem bersifat sempit, dalam arti lebih cenderung dipengaruhi oleh konsep hukum, ideologi, dan lembaga pemerintah

b.      Memfokuskan perhatian padapembentukan lembaga (struktur politik), kekuasaan, dan keyakinan politik

c.       Tokoh dalam pendekatan ini adalah antara lain, Leo Strauss dan John Hallowell. Tokoh ini menentang pendekatan Behavioralis (perilaku). Alasannya karena terlalu lepas dari nilai dan tidak menjawab pertanyaan “Sistem politik apakah yang paling baik atau masyarakat yang bagaimanakah yang sebaiknya dituju?”

d.      Tokoh ini juga memiliki anggapan bahwa pendekatan perilaku (behavioralis) tidak relevan dengan politik praktis dan menutup mata terhadap masalah sosial yang ada

e.       Pendekatan ini berpedoman pada nilai dan norma serta tradisi ang berlaku dimasyarakat (bersifat pragmatis dan domatis)

f.        Mengacu pada filsafat (das sollen)

g.      Mengacu pada ilmu terapan (praktis)

h.      Konsep pemikiran lebih banyak dipengaruhi oleh konsep sejarah dan hukum (histories dan yuridis)

i.        Analisi lebih banyak mengacu pada metode kualitatif.[3]

2.      Pendekatan Behavioralisme (Pendekatan Perilaku)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang sangat dipengaruhi oleh sistem analisis behavioralis (sistem analisi perilaku). Dalam arti unit analisisnya lebih didasarkan pada pernyataan, sikap dan perilaku individu, organisasi dan lembaga pemerintahan yang sedang berjalan.

Pendekatan ini lebih bertitik tolak pada teori sistem, yaitu dengan mengikutsertakan kenyataan (termasuk kenyataan lingkungan). Pengaruh sarjana-sarjana seperti, Max Weber, Talcott Parsons, menumbuhkan suatu cara pendekatan baru yang berusaha menguraikan, menjelaskan dan membuktikan macam-macam fenomena politik atas dasar susunan pengetahuan yang lebih “dirasakan” ilmiah dan teratur.

Sejarah dan prinsip timbulnya pendekatan ini adalah:

a.       Pendekatan ini timbul pada pasca perang dunia II (pada dekade tahun 1950-an)

b.      Pendekatan ini merupakan gerakan pembaharuan dalam ilmu politik

c.       Sistem analisis dalam pendekatan ini adalah Structural And Functional Analysis (G.A. Almond). Artinya pendekatan ini adalah pendekatan yang mengacu pada struktur dan fungsi suatu lembaga pemerintah dan masyarakat dengan berpedoman pada realitas, fakta yang sedang terjadi.

d.      Pendekatan ini menfokuskan perhatian pada “Analisa tingkah laku politik” dan “bukan pada lembaga, kekuasaan, dan keyakinan politik”.

e.       Pendekatan ini berpedoman pada fakta yang berlaku di masyarakat (bersifat struktur dan fungsi)

f.        Mengacu pada penelitian empiris (das sain)

g.      Mengacu pada ilmu murni (teoritis)

h.      Konsep pemikiran lebih banyak dipengaruhi oleh konsep sosiologis dan psikologis

i.        Analisis lebih banyak mengacu pada metode kuantitatif

j.        Pendektan perilaku memiliki arah studi yang lebih cenderung bersifat luas, yaitu mengupas soal struktur dan fungsi (proses politik)dalam pembuatan kebijaksanaan (policy making)[4]

3.      Pendekatan Pasca perilaku (Post Behavioralis)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang memiliki anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang kreatif. Selanjutnya dianggap bahwa pendekatan-pendekatan kelakuan, struktual, fungsional dan analisa sistem dalam menekuni mencari dasar ilmu pengetahuan yang empiris, kurang memperhatikan faktor penglihatan kedepan(vision) dan daya khayal (imagination) yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah-masalah sosial politik yang gawat dan perlu dengan segera di atasi.

Prinsip-prinsip yang utama dalam pendekatan post behavioralisme (pasca perilaku) ini dalah:

a.       Pendekatan ini timbul pada dekade tahun 1960-an dan mencapai puncaknya pada kahir 1960-an ketika terjadi perang Vietnam.

b.      Fokus utama pendekatan ini adalah lebih bersifat proaktif, kreatif , imagination dan vision.

c.       Pendekatan ini memiliki tujuan “ ingin mengubah pendidikan dan metode penelitian ilmu politik menjadi ilmu pengetahuan yang murni (eksakta) dan metode kuantitatif.

d.      Mengutamakan penelitian yang bersifat korelatif dari pada penelitian yang cermat.

e.       Menginginkan ilmu politik tidak kehilangan kontak dengan realitas sosial, bahkan ilmu politik merasa harus melibatkan diri dalam usaha mengatasi krisis yang dihadapi manusia. Menginginkan nilai sebagai fokus penelitian ilmu politik. [5]

---

[1] A. Rahman H,I, Sistem Politik Indonesia, Graha Permai, Yogyakarta, 2007, hlm. 8.

[2] Beddy Iriawan Maksudi, Sistem Politik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 17.

[3] A. Rahman H,I, Sistem Politik Indonesia, Graha Permai, Yogyakarta, 2007, hlm. 68.

[4] A. Rahman H,I, Sistem Politik Indonesia, Graha Permai, Yogyakarta, 2007, hlm. 69.

[5] A. Rahman H,I, Sistem Politik Indonesia, Graha Permai, Yogyakarta, 2007, hlm. 70

REVIEW FILM " The New Rules of The World"

Film The New Rules of The World yang diterbitkan tahun 2002 merupakan karya seorang jurnalis terkemuka dunia berkebangsaan Australia yng bekerja di Inggris bernama John Pilger. Dalam film tersebut John Pilger beserta kru-kru nya bersaha mengungkapsisi sebenarnya Globalisasi.

Globalisasi yang terjadi sebenarnya saat ini adalah Sekelompok kecil orang-orang yang berkuasa ternyata lebih kaya dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penduduk dibenua afrika. Hanya dengan 200 perusahaan, seperempat kegiatan ekonomi dunia sudah dapat dikuasai.

Film ini menceritakan penguasa baru dunia, khusus sebuah negara “Indonesia” , Indonesia adalah sebuah negara dimana imperialisme yang baru, sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti Tembaga dan emas, minyak, kayu, keahlian dan SDM nya. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda di abad-16, Kekayaan alam Indonesia dirampas oleh Barat selama beratus-ratus tahun lamanya.

Seorang Environmentalis bernama George Monbiot, Mengatakan Menurut para penganutnya hanya Globalisasi yang mampu menyatukan manusia dari segala ras diseluruh negara dan (Menurut mereka) ia dapat mengurangi kemiskinan, Globalisasi dapat menciptakan kekayaan secara merata. Apa yang sesungguhnya terjadi didepan mata kita adalah justru yang terjadi adalah sebaliknya, yang miskin semakin miskin, Sementara yang kaya menjadi luar biasa kaya.

Di Indonesia, 70 juta orang hidup dalam kondisi teramat miskin. Terdapat kenyataan buruk yang tersembunyi, Sisi dari “Keberhasilan ekonomi” yang tidak diberitakan, seperti tempat tinggal para buruh yang memproduksi merek-merek terkenal yang biasa kita beli dipusat-pusat perbelanjaan. Kehidupan seperti inilah yang harus dijalani demi Sepatu bermerek, Pakaian bagus, dan Celana jeans dengan label “Made In Indonesia”.

Keadaan disini Indonesia tidaklah berbeda dengan keadaan tempat tinggal para pekerja dibelahan dunia (Di Asia, Afrika, Amerika Latin, dimana merek-merek terkenal diproduksi dengan murah, demi keuntungan pasar-pasar di Barat).

Pabrik-pabrik yang tampak modern tapi didalamnya kita akan melihat tampak wajah-wajah mereka (Buruh-buruh) yang kelelahan, Pabrik-pabrik tersebut milik Taiwan dan Korea yang memperkerjakan buruh murah untuk mempoduksi merek terkenal seperti “Nike, Raebok dan Adidas, terlihat sebuah merek terkenal yaitu GAP. Di pabrik tersebut terdapat lebih dari 1000 orang kebanyakan perempuan muda, yang bekerja dalam keadaan penuh sesak dibawah lampu neon bersuhu 40 Derajat Celcius, satu-satunya ruangan ber-AC berada dilantai atas untuk para BOS. Jam kerja para Buruh pun bervariasi dan malah tambah bertambah drastis saat ada pesanan mendadak untuk ekspor.

Salah satu pabrik yang membuat Celana petinju yang dijual di London dengan seharga Rp.112.000, dan dari harga Rp.112.000, seorang buruh Indonesia hanya memperoleh Rp.1500, persis seperti Sepatu Olahrga  yang harganya dijual Rp.1.400.000, dan dari harga Rp.1400.000, seorang buruh Indonesia hanya memperoleh Rp.5000. Mereka para buruh pun terkejut saat mengetahui ternyata dalam satu celana ini dapat menguntungkan perusahaan begitu banyak, apalagi Ribuan celana, Dalam sehari Mereka para buruh harus menghasilkan Minimal 3000 Celana.

Barry Coantes dari Gerakan Pembangunan Dunia mengatakan Hal yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat negara dunia ketiga adalah Pada saat kita berbelanja, tanyalah tokonya “Dibuat dimanakah produk itu?”, “Kondisi kerjanya bagaimana?”, Tulislah surat ke perusahaan dan katakan jika anda ingin kepastian bahwa produk itu berhasil dari pabrik yang memperlakukan para buruhnyag hak buruh membentuk organisasi. Inilah cara yang paling sederhana yaitu bersikap sebagai konsumen yang terinformasi.

Globalisasi diasia memiliki sejarah gelap, Pabrik, Bank-bank besar dan hotel mewah di Indonesia dibangun berkat pembunuhan massal 1 juta manusia, Peristiwa yang lebih suka dilupakan oleh Barat, yang sampai saat ini fakta tragedi itu masih tetap gelap. Setahun setelah peristiwa berdarah itu perekonomian Indonesia dibentuk menurut model Amerika guna mempermudah Barat menguasai sumber media massa Amerika tidak memberitakan tragedi itu sebagai Kejahatan kemanusiaan, tapi demi keuntungan ekonomi barat.  

Departemen Amerika Serikat dikuasai Bank Dunia dan IMF, Dua lembaga ini adalah agen-agen negara-negara terkaya dimuka bumi ini khususnya Amerika Serikat. IMF dan Bank Dunia dibentuk menjelang akhir PD II, untuk membangun kembali perekonomian Eropa, kemudian dua lembaga itu mulai meminjami uang untuk negara miskin, dengan syarat dibiarkan memasuki ekonomi negara tersebut dan perusahaan barat dibolehkan mengolah bahan mentah dan pasar dinegara tersebut.

Seorang penulis “A Fate Worse Than Dept” bernama Dr. Susan George Menjelaskan perbedaan antara Tanzania dan Goldman Sachs, Tanzania adalah sebuah negara yang memiliki tingkat pendapatan nasional sebesar $2,2 Milyar dengan jumlah penduduk 25 juta manusia, dan Goldman Sachs adalah perusahaan penanaman modal yang keuntungannya $2.2 Milyar per tahun dengan rekan bisnis bejrumlah 161, itulah dunia yang kita diami satt ini.

Bank Dunia mengatakan bahwa tujuannya adalah membantu masyarakat miskin dengan mempromosikan “Pembangunan Global”, dengan sistem yang sebenarnya sederhana yaitu “sebuah bentuk Sosialisme bagi si kaya dan Kapitalisme bagi si miskin”. Kaum kaya menjadi luar biasa kaya dari hutang buruh murah dan menghindari pajak, sementara kaum miskin semakin miskin karena pekerjaan dan layanan publik dicabut untuk membayar bunga pinjaman pemerintah kepada Bank Dunia.

Di indonesia yang rakyatnya miskin karena korupsi pejabat kaya sudah terlalu parah. Dokumen internal Bank Dunia membenarkan bahwa sepertiga pinjaman Bank untuk Diktator Soeharto masuk ke kantong kroni dan pejabat korup-nya, Totalnya Rp.80 Trilyun.

Globalisasi berarti odal uang besar yang dapat dipindahkan kemana dan dan kapan saja dengan aman. Tahun 1998, Modal jangka pendek tiba-tiba berpindah keasia dan hanya dala semalam mampu melumpuhkan Ekonomi Asia.

Seiring dengan Krisis Ekonomi, Indonesia nyaris terjadi Revolusi, Soeharto dipaksa mundur setelah puluhan tahun berhasil mencuri uang Rp.150 Trilyun, Setelah lebih dari 30 Tahun Berkuasa, Soeharto membagikan hasil rampasannya untuk keluarga dan kroninya semua jaringan kekuasaan nasional dimiliki mereka, Mulai dari stasiun televisi hingga monopoli angkutan taxi. Bermobil dan bandara Jakarta kita bahkan harus membayar bea jalan tol kepada anak perempuan Soeharto.

Bank digambarkan sebagai agen pembangunan ekonomi yang memfokuskan diri pada pengurangan kemiskinan, sebenarnya Bank yang beroperasi selama perang dingin adalah sebuah lembaga yang mengumpulkan penghasilan rakyat kepada rejim otoriter di negara dunia ketiga yang mendukung Barat dalam perang dingin.

Suatu ironi jika Barat yang selama perang dingin mengklaim memperjuangkan Demokrasi dan membela kebebasan, namun kenyataannya menyokong kediktatoran seperti di Indonesia dan juga diseluruh didunia.

Setiap hari lebih 1 Trilyun Rupiah disetor negara miskin diseluruh dunia ke negara kaya dalam bentuk pembayaran hutang. Keluarga miskin yang harus melunasi hutang besar Indonesia. Baru-baru ini syarat diberikan pinjaman IMF untuk pemerintah adalah pemotongan subsidi minyak, bahan makanan dan listrik.

Seorang Wakil Direktur IMF bernama Stanley Fischer Mengatakan Cara mengurangi kemiskinan bukanlah penghapusan hutang, tetapi kebijakan pemerintahnya sendiri, apakah mereka memberikan pendidikan kepada orang miskin?, apakah kesehatan mereka diperhatikan?, dan kebijakan ekonomi macam apa yang pemerintah coba terapkan?, Apakah pemerintah mengikuti ekonomi dunia atau malah ekonomi korup?, Hal-hal pokok seperti itulah yang menujukan seberapa baikkah negara tersebut. Itulah jawaban terhadap faktor penentu yang bisa menghilangkan kemiskinan. Penghapusan hutang adalah suatu cara agar negara miskin punya pendapatan. Namun yang ingin coba dilihat adalah aliran modal besar kepada negara miskin dan melihat pasar investor terbuka lebar. Hal itulah yang dapat menghilangkan kemiskinan. Pandangan bahwa penghapusan hutang adalah satu-satunya cara yang dapat menghilangkan kemiskinan adalah keliru. Investasi lah yang jusru membantu pemerintah meningkatkan Ekonomi terbuka.

Seorang Environmentalis bernama Dr.Vandana Shiva Mengatakan “Rakyat sudah mengetahui bahwa perusahaan dan para adikuasa makin gencar melakukan propaganda yang tidak benar. Sekarang ini rakyat dapat melihatnya dengan jelas, Rakyat tidak percaya lagi dengan janji-janji dan rakyat mulai tidak simpati. Dan rakyat mulai menyerukan bahwa pemerintahan yang hanya melindungi Pepsi,Coke, dan McDonald bukanlah Pemerintahan untuk rakyat”.